Tahukah Anda pelaksanaan proses kalibrasi alat ukur terdiri dari banyak tahap dan terlebih semua tahapan membutuhkan ketelitian,oleh karenanya teknisi yang melakukan kalibrasi alat ukur harus yang berkompeten agar hasil yang diinginkan tercapai sesuai harapan. Proses kalibrasi tidak hanya sebuah proses untuk mengembalikan akurasi, tetapi terdapat standar yang wajib diperhatikan. 

Dalam penyelenggaraannya, kalibrasi menurut ISO adalah serangkaian kegiatan yang membentuk hubungan antara nilai yang ditunjukkan oleh instrumen ukur atau sistem pengukuran atau nilai yang diwakili oleh bahan ukur dengan nilai-nilai yang sudah diketahui. ISO menjadi pedoman dalam pelaksanaan kalibrasi agar dapat menyamakan satuan ukuran internasional.

Tujuan dari kalibrasi secara umum untuk alat ukur di antaranya mencapai standar primer nasional dan internasional, agar alat ukur mencapai standar primer nasional dan internasional. Agar semuanya tercapai dengan maksimal harus dibutuhkan dasar hukum kalibrasi alat ukur yang sudah ditetapkan. Berdasarkan hal tersebut apa pentingnya dasar hukum kalibrasi alat ukur itu? Simak selengkapnya berikut ini!

Dasar Hukum Kalibrasi Alat Ukur

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya pelaksanaan kalibrasi telah diatur dalam standar baik nasional maupun internasional. Karena standar ini sama pentingnya Anda dapat mempelajari selengkapnya mengenai standar kalibrasi alat ukur dalam pelaksanaan kalibrasi. Berkaitan dengan hal tersebut, pemerintah telah mengatur dasar hukumnya dalam keputusan kepala Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi Nomor 89 tahun 2021 tentang standar pelayanan kalibrasi alat ukur.

Tidak sampai disitu beberapa peraturan lain terkait kalibrasi juga dikeluarkan oleh kementerian untuk sebagai komitmen menciptakan pelayanan berkualitas. Seperti dalam penyelenggaraan prosedur kalibrasi dalam bidang kesehatan yang telah diatur dalam peraturan menteri kesehatan Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2015 tentang pengujian dan kalibrasi alat kesehatan 

Sepenting itukah prosedur kalibrasi bagi alat ukur yang bahkan tidak cukup satu peraturan dikeluarkan, peraturan kementerian lainnya pun turut mengatur prosedur kalibrasi. Untuk Lebih jelasnya, simak penjelasan yang lebih dalamnya berikut ini! 

Kenapa Membutuhkan Dasar Hukum Kalibrasi?

Telah disinggung sebelumnya bahwa salah satu tujuan kalibrasi untuk mencapai standar kalibrasi yang tertelusur. Tapi apakah itu saja? Tentu tidak fungsi melakukan kalibrasi lebih kompleks dari sekedar untuk menyamakan hasil ukur dengan standar alat. Prosedur ini dibutuhkan bagi setiap alat ukur dan akan membantu perusahaan dalam menunjukkan kualitas atas produk, pelayanan, dan  kinerja industrinya. 

Seperti yang Anda setelah kalibrasi dilaksanakan alat ukur akan mendapatkan sertifikat hasil kalibrasi. Pemberian sertifikat tersebut menunjukkan bahwa alat telah diuji kelayakan dan kekuatannya. Nah disinilah peran dari dasar hukum yang membuat sertifikat tersebut diakui secara sah baik secara nasional maupun internasional. 

Fungsi Dasar Hukum Kalibrasi Alat Ukur

Seperti yang telah dijelaskan diatas bagaimana sebuah dasar hukum sangat dibutuhkan dalam kalibrasi. Lalu apakah fungsi dari dasar hukum itu sendiri? Untuk sebuah industri misalnya  Kalibrasi dilakukan untuk memperoleh manajemen sistem mutu produk yang dihasilkan. Jadi seluruh produk diedarkan telah dipastikan telah memenuhi sistem mutu yang benar dan dapat ditunjukkan dari sertifikat kalibrasi.

Oleh karenanya konsumen tidak perlu cemas akan kualitas dari produk yang hendak dibelinya. Begitu pula produsen akan lebih tenang karena produknya telah berstandar. Dengan berlakunya dasar hukum kalibrasi alat ukur yang jelas secara tidak langsung dapat digunakan sebagai perlindungan terhadap produsen dan konsumen industri serta sektor-sektor lainnya dalam memberikan pelayanan.

Kesimpulan

Itulah kurang lebihnya yang dapat artikel ini sampaikan seputar dasar hukum kalibrasi alat ukur, sekarang Anda telah memahami bukan mengapa kalibrasi memiliki dasar hukum bahwa kau tidak hanya satu namun beberapa kementrian telah memberikan aturan terhadap sektor-sektor terkait untuk melakukan kalibrasi pada alat ukurnya untuk mencapai standar nasional maupun internasional.